Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA, sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin. Program ini dikhususkan untuk siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Terpadu Sementara Eksisting Nasional (DTSEN). Di daerah Istimewa Yogyakarta, program ini akan berlangsung di dua lokasi utama, yaitu Balai Terpadu dr. Soeharso Sonosewu di Bantul dengan kapasitas 100 kursi, dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani di Sleman, yang menampung 50 siswa.

Pendaftaran untuk program ini dibuka hingga 30 April 2025, dan ditujukan bagi siswa kelas 9 SMP serta MTs yang berasal dari keluarga kurang mampu. Herjun Pengaribowo, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gunungkidul, menyatakan bahwa ini adalah bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk memberikan peluang pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Berdasarkan pendataan, ada sekitar 2.433 siswa kelas 9 dari keluarga tidak mampu di Gunungkidul yang memenuhi syarat untuk mengikuti program ini.

Untuk memastikan informasi ini sampai kepada yang membutuhkan, Dinas Sosial Gunungkidul bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyebarluaskan informasi melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), videotron, serta platform digital lainnya. Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul turut aktif dalam menyebarkan informasi ini ke seluruh SMP dan MTs. Herjun menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya bantuan, melainkan juga langkah penting untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki akses ke pendidikan yang layak.